LUWUK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai secara resmi menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Penyampaian ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan masyarakat hasil reses anggota dewan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun mendatang. Oleh karena itu, DPRD mendesak pemerintah kabupaten agar mengakomodasi program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Pihak legislatif menilai bahwa Pokir merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan. Hasilnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam forum ini menjadi kunci utama terciptanya dokumen perencanaan yang berkualitas dan akuntabel.
Prioritas Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi
Ketua DPRD Banggai menekankan bahwa usulan tahun ini masih didominasi oleh permintaan perbaikan infrastruktur jalan tani dan fasilitas kesehatan dasar. Selain itu, dewan juga mendorong peningkatan anggaran untuk program pemberdayaan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi di wilayah pedesaan. Dengan demikian, integrasi antara usulan Musrenbang dan Pokir DPRD diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara komprehensif.
Baca Juga:Ustaz Iswan Kupas Zakat Fitrah di Luwuk
Bupati Banggai menyambut baik masukan dari jajaran legislatif sebagai bahan evaluasi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh sebab itu, tim anggaran pemerintah daerah akan melakukan sinkronisasi teknis guna memilah usulan yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi. Langkah koordinasi ini membuktikan keharmonisan hubungan antara dua lembaga negara tersebut dalam memajukan Kabupaten Banggai.
“Kami ingin setiap aspirasi yang kami serap dari masyarakat mendapatkan ruang dalam struktur APBD tahun depan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya kita ukur dari kemegahan fisik, tetapi dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan rakyat kecil,” ujar perwakilan DPRD Banggai.
Harapan bagi Sinkronisasi Pembangunan
Pada akhirnya, penyampaian Pokir ini akan meminimalisir terjadinya tumpang tindih program antara usulan masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat. Hasilnya, pemanfaatan anggaran daerah akan menjadi lebih efisien karena berfokus pada penyelesaian masalah-masalah krusial di setiap daerah pemilihan. Pada akhirnya, sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemkab Banggai akan mewujudkan visi daerah yang sejahtera dan mandiri.
DPRD mengajak masyarakat untuk terus proaktif memberikan masukan yang konstruktif melalui kanal-kanal resmi yang tersedia. Sebab, partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan merupakan pondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis.
